Evaluasi Pemerintah Pusat Sumsel Dikategorikan Provinsi yang Berhasil Tangani Karhutla di Tahun 2020

Gubernur Herman Deru berfoto bersama Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Kapolda Irjen Pol Eko Indra Heri, Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar dan Pejabat Provinsi Sumatera Selatan lainnya. (BI/IST)

Tahun 2021 Anggarkan 30M

JAKARTA, Begawan Indonesia.com Provinsi Sumatera Selatan termasuk daerah yang dinilai berhasil dalam penanggulangan kasus Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang Tahun 2020.

Hal itu sesuai dengan hasil evaluasi yang dirilis pemerintah pusat  dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021 dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin 22 Februari 2021.

“Dari raport seluruh provinsi, Sumsel masuk yang terkecil kasus Karhutla di tahun 2020. Saya sebagai Gubernur,  Pangdam, Kapolda dan  bupati/wali kota akan bekerja secara maksimal dalam menekan karhutla di tahun 2021,” tegas Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol  Eko Indra Heri, Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Agus Suhardi dan Bupati OKI Iskandar, usai hadiri Rakornas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2021.

Dikatakan Herman Deru, segala upaya dilakukan  pihak pemerintah daerah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara permanen, utamanya  di daerah yang dinilai rawan terjadi karhutla.

“Pencegahan karhutla secara permanen sangat mungkin dilakukan. Apalagi kita memiliki pengalaman untuk mengatasi terjadinya karhutla tersebut. Terbukti di tahun 2020 kemarin Sumsel tercatat sebagai daerah relatif bebas asap meskipun ada beberapa titik hot spot,” kata Herman Deru.

Bahkan, menurut Herman Deru, dengan pengalaman yang ada, Sumsel siap melakukan upaya pencegahan Karhutla secara permanen di wilayah Sumatera Selatan.

Hanya saja ungkap Deru,  dibutuhkan pengelolaan yang baik terhadap lahan yang dinilai rawan utamanya saat menghadapi musim kemarau .

Di tahun 2021 ini Herman Deru optimis Sumsel kembali menjadi daerah yang bebas asap dampak dari karhutla.

“Dari hasil pemantauan, karhutla ini kerap terjadi di lahan-lahan yang tidak terkelola. Di Sumsel sendiri, dari 1,3 juta hektar lahan, lebih dari 50 persennya  merupakan hutan kawasan dan sebagiannya tidak produktif. Sebab itu, kita ingin ada rekomendasi pusat agar lahan tersebut dapat dikelola sehingga karhutla semakin dapat kita tekan,” tambahnya.

Upaya lainnya yang telah dilakukan diantaranya mengalokasikan dana khusus untuk urusan pencegahan karhutla, dimana pada tahun 2020 lalu sedikitnya Rp45 miliar dana digelontorkan bagi 10 kabupaten yang rawan karhutla.

Bahkan Sumsel tercatat sebagai provinsi pertama yang memberikan bantuan dana penanganan karhutla ke kabupaten/kota.

Di tahun 2021 ini Pemprov Sumsel menganggarkan Rp30 milyar untuk pencegahan karhutla.

“Tahun ini kita anggarkan Rp30 milyar dan dikelola Pemprov. Dana tersebut diperuntukan membuat  skat kanal, sumur bor dan peralatan lainnya di daerah yang rawan karhutla,” tuturnya.

Dia mengakui, selain upaya masif seperti sosialisasi serta penyebarluasan maklumat larangan membakar lahan, aktivasi posko pencegahan hingga patroli rutin, faktor cuaca juga menjadi penentu Sumsel bebas asap di tahun sebelumnya.

“Kedepan kita akan lebih fokus untuk membuat Teknologi Modifikasi cuaca. Itu akan menjadi andalan. Kita juga akan lebih awal menetapkan siaga karhutla. Kita harus terus bersinergi baik TNI, Polri, Kejati dan pihak lainnya dalam pencegahan karhutla ini. Mudah-mudahan kerja komprehensif ini dapat mencegah karhutla di tahun-tahun mendatang,” pungkasnya. R316/humas pemprov ss