Herman Deru Ingatkan  Bupati/Walikota Jangan Membangun Daerah Asal-Asalan, Harus Sesuai RPJMD

Gubernur Herman Deru disamping Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Mawardi dan Bupati OKU Timur Lanosin saat mendengar paparan Pemkab Ogan Ilir dan OKU Timur Bina Praja Pemprov Sumsel (BI/Humas Pemprov SS)

Dengarkan Paparan Program Strategis Pembangunan Kabupaten OKU Timur dan Ogan Ilir 

PALEMBANG, Begawan Indonesia.com Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan agar Bupati dan Walikota di Sumsel tidak asal-asalan dan melanggar ketentuan dalam melakukan pembangunan.

Menurutnya pembangunan harus dilakukan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga dapat berdampak pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Herman Deru dan Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Mawardi (BI/Humas Pemprov as)

“Jangan asal dan nganar (melanggar ketentuan) apa yang akan dibangun. Harus sesuai dengan RPJMD. Pembangunan tersebut harus dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” kata Herman Deru ketika rapat bersama Bupati OKU Timur Lanosin dan Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar dalam rangka pemaparan program pembangunan dua kabupaten tersebut di ruang rapat Bina Praja Setda Provinsi Sumsel, Jum’at (12/3/2021) petang.

Gubernur Herman Deru dan Bupati OKU Timur Lanosin (BI/Humas Pemprov SS)

Deru menekankan, dalam program pembangunan tersebut jangan banyak yang menjadi prioritas. Sebab, semakin banyak prioritas maka program tersebut semakin tidak prioritas.

“Prioritas juga jangan kebanyakan, karena program pembangunan itu akan semakin tidak prioritas. Tentukan yang memang benar benar dibutuhkan masyarakat,” terangnya.

Dalam membangun, lanjutnya, juga harus sesuai selera masyarakat sehingga memang dapat membawa manfaat bagi masyarkat itu sendiri.

Suasana paparan di Ruang Bina Praja Pemprov Sumsel (BI/Humas Pemprov SS)

Bahkan lebih lanjut dikatakannya, program kepala daerah sebelumnya pun bisa diteruskan asal dapat membawa dampak baik dan mampu mengangkat potensi daerah tersebut.

“Membangun itu harus rasional sesuai dengan kebutuhan. Jika itu orientasinya baik dan bermanfaat, program kepala daerah sebelumnya pun bisa dilanjutkan. Namun kalau tidak rasional, harus dikoreksi sehingga bisa diefisiensi,” paparnya.

Baca juga : Herman Deru Optimis Bangubsus Mampu Dorong Kesejahteraan Masyarakat dan Tekan Angka Kemiskinan

Diketahui, tahun 2021 ini Gubernur Herman Deru memiliki cara sendiri dalam melakukan pemerataan pembangunan di Sumsel. Dimana kabupaten dan kota dituntut untuk memaparkan program strategis di daerahnya masing-masing sehingga kue pembangunan yang akan dikucurkan melaui Bantuan Gubernur Khusus (Bangubsus) dapat dibagikan secara proporsional.

Bangubsus tersebut akan diperuntukan bagi tiga porsi pembangunan yakni pembangunan super prioritas, prioritas dan reguler. Pembangunan prioritas yakni penyelesaian infrastruktur yang mangkrak dan bisa diselesaikan tahun ini juga. Prioritas yakni pembangunan yang bisa mengakselerasi ekonomi dan penurunan kemiskinan, dan reguler adalah pembangunan yang bermanfaat namun bisa diselesaikan secara bertahap.

Baca juga : Herman Deru Instruksikan Bupati/Walikota se-Sumsel Berikan Suplay Data yang Jelas Kepada Tim Pemeriksa BPK

Dengan cara tersebut, Herman Deru meyakini pengelolaan keuangan daerah dapat efisien namun tetap efektif bagi kemajuan daerah.

“Bangubsus ini merupakan bantuan untuk mengisi kekurangan keuangan daerah. Artinya bangubsus ini tidak boleh jadi sandaran. Pembangunan ini juga bukan hanya pembangunan fisik tapi juga non fisik yang bisa dimanfaatkan diberbagai sektor,” pungkasnya

Baca juga : Polemik Penunjukan PLH Bupati OKU : Sekda Minta ke Herman Deru Tunjuk Orang Lain Sebagai Plh Bupati OKU

Dilain pihak, tak berbeda jauh dari kabupaten lainnya. Bupati OKU Timur  Lanosin dan Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar memaparkan sejumlah program strategis yang akan dilakukan pihaknya seperti pembangunan dan peningkatan jalan guna mempercepat konektivitas antar wilayah sehingga mempermurah biaya hidup yang bermuara pada penurunan angka kemiskinan. Lalu pembangunan berbagai infrastruktur pendukung dan penambahan jaringan listrik yang akan dikoordinasikan bersama PLN. (*humas pemprov ss)