ASPIRASI dan animo masyarakat beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk memekarkan wilayahnya masih tinggi. Baru-baru ini perwakilan warga mengundang kandidat Gubernur Sumsel periode 2025 – 2030, H Mawardi Yahya, guna minta Mawardi memperjuangkan pemekaran Muba Timur dan Kota Betung, bila nanti Mawardi mendapat amanah menjadi Gubernur Sumsel.
Harapan masyarakat tentang pemekaran daerah yang disampaikan kepada Mawardi Yahya, cukup tepat. Karena Mawardi memiliki pengalaman memekarkan daerah saat ia menjadi Ketua DPRD Kabupaten OKI periode 1999 – 2004. Apalagi dalam tim Mawardi Yahya ada Syahrial Oesman yang juga berpengalaman memekarkan daerah, saat masih Bupati OKU dan Gubernur Sumsel.
Mawardi memang dikenal sebagai pelopor pemekaran Kabupaten OKI, yang melahirkan daerah otonom baru (DOB), Kabupaten Ogan Ilir (OI). Proses pemekaran ini tergolong lancar, yakni cukup membangun opini publik dan ditindaklanjuti dengan membentuk Pansus DPRD, serta melakukan lobby ke pemerintah provinsi dan pusat. Tidak ada membentuk presidium pemekaran, karena idea pemekaran memang datang darinya selaku ketua DPRD. Jadi Mawardi Yahya bukan hanya penikmat daerah pemekaran, tapi berjuang terlebih dahulu, baru kemudian menikmatinya sebagai bupati.
Bukti Keseriusan, Mawardi Yahya Antarkan Sendiri Berkas Formulir Cagub ke DPW PPP Sumsel
Dengan pengalaman itu maka wajar masyarakat menitipkan harapan kepada Mawardi Yahya, bila nanti ia terpilih menjadi Gubernur Sumsel periode 2025 – 2030.
Saat ini ada beberapa usulan DOB di Sumsel yang masih mandeg, dan perlu didorong lagi supaya terealisasi. Adapun usulan DOB tersebut yakni :
1. Kabupaten Pantai Timur (OKI)
2. Kabupaten Kikim Area (Lahat)
3. Kabupaten Gelumbang (Muaraenim)
4. Kabupaten Banyuasin Timur (Banyuasin)
5. Kabupaten Muba Timur (Muba)
6. Kota Betung (Banyuasin).
Masyarakat yang berdiam di kawasan DOB memang memiliki alasan kuat, terutama terkait jauhnya wilayah DOB dari ibukota kabupaten induk. Kondisi ini selain menyulitkan dalam berurusan dengan pemerintah kabupaten, sering kali juga kawasan ini “terlupakan” dalam alokasi pembangunan.
Dari pengalamannya saat menjadi bupati OI, Mawardi tentu hapal betul tentang hal-hal positif dari dampak pemekaran daerah. Selain rentang kendali pemerintahan yang semakin dekat, sehingga memudahkan masyarakat dalam berurusan. Hal yang tidak kalah manfaatnya yakni bagi pemerataan pembangunan, serta kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Menurutnya, pemekaran daerah bila dilakukan dengan benar, dampak positifnya lebih banyak bagi masyarakat. Jadi tidak perlu khawatir dengan keinginan masyarakat yang ingin memekarkan daerahnya. (*)